Politikus Gerindra Asal Margoyoso, Abdul Wachid: Lonjakan Kasus Covid-19 di Jepara Akibat Lemahnya Prokes di Pabrik

 

Info Peduli Jepara

JEPARA, - Lonjakan kasus positif Covid-19 dalam beberapa pekan terakhir di Kabupaten Jepara membuat anggota DPR RI Abdul Wachid prihatin. Wakil rakyat asal Desa Margoyoso, Kalinyamatan Jepara ini menyoroti lemahnya penerapan protokol kesehatan (prokes) di lingkup pabrik-pabrik yang ada di kawasan Jepara bagian selatan.

Saat ini, kawasan Jepara bagian selatan mulai dari Kecamatan Nalumsari, Mayong, Kalinyamatan hingga Pecangaan sudah masuk zona merah Covid-19. Sedang di kawasan Jepara utara atau lainnya berstatus zona oranye atau kuning.

Disinyalir, salah satu faktor yang mempengaruhi lonjakan kasus di Jepara selatan karena tingginya mobilitas para pekerja seiring aktivitas industri atau pabrik-pabrik besar di kawasan itu. Jumlah pekerja di pabrik-pabrik besar yang memproduksi garmen hingga sepatu itu mencapai puluhan ribu orang.

Menurut Abdul Wachid, kondisi itu berpotensi mempercepat penyebaran Covid-19 di Jepara. Terlebih saat ini, di kabupaten tetangga yakni Kudus sudah ditemukan Covid-19 B.1.617 atau varian Delta asal India yang lebih infeksius dan ganas dibanding varian sebelumnya.

Dan para pekerja pabrik-pabrik besar di Jepara itu tidak hanya warga sekitar namun banyak juga yang berasal dari Kudus, Demak, Pati yang masuk kategori zona merah Covid-19.

"Makanya prokes harus lebih diperketat untuk menekan penyebaran Covid-19. Harus ada tes PCR atau minimal swab antigen untuk para pekerja setiap tiga hari sekali . Kalau hanya pakai masker atau thermogun saja jelas tidak memadai," kata Abdul Wachid, Kamis 17 Juni 2021.

Berdasar data Satgas Covid-19 Kabupaten Jepara, pada Rabu (16/6), terjadi penambahan 241 kasus positif di Kota Ukir. Angka tersebut merupakan yang tertinggi sejak Covid-19 masuk ke wilayah Jepara.

Jika di total, jumlah warga Jepara yang terpapar Covid-19 sebanyak 10.686 orang itu yg benar ketahuan saya kira masih yg tdk terdeteksi . Dari jumlah itu, 8.346 orang dinyatakan sembuh, 1.757 orang masih menjalani perawatan baik di rumah sakit maupun isolasi dan 583 orang dinyatakan meninggal dunia.

Abdul Wachid yang juga Ketua DPD Gerindra Jateng menambahkan pihaknya sudah menginstruksikan anggota DPRD Jepara Fraksi Gerindra agar mengawal persoalan Covid-19. Tujuannya agar kebijakan penanganan Covid-19 yang ditempuh Pemkab Jepara cepat dan tepat sasaran.

"Covid-19 ini masalah serius. Upaya antisipasi harus terus dilakukan. Jepara selatan sudah merah makanya harus dicegah jangan sampai nanti merembet hingga kawasan utara," tandasnya.

Hal serupa juga disampaikan Kepala Desa Banyuputih, Kecamatan Kalinyamatan, Jepara, Joko Prakoso. Saat ini, di Desa Banyuputih ada 45 warga yang positif Covid-19 dan lima di antaranya sudah meninggal dunia.

Menurut Joko, di desanya ada empat perusahaan dengan jumlah karyawan mencapai ribuan orang. Di desanya juga terdapat 120 tempat kos yang menampung para pekerja, khususnya yang berasal dari luar daerah.

"Mereka ada yang berasal dari Kudus dan sekitarnya. Ini yang membuat saya khawatir angka kasus di desa ini terus naik. Apalagi mobilitas pekerja sangat tinggi. Saya ingin Pemkab Jepara atau satgas Covid-19 tak bosan mengingatkan perusahaan agar lebih ketat dan taat prokes," tandas Joko Prakoso.

Sementara itu, Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jateng yang juga menjabat anggota Fraksi Gerindra di DPRD Jateng, Yudi Indras Wiendarto meminta pelaku industri dan masyarakat menerapkan prokes ketat. Tak hanya di Rembang, tapi semua wilayah di Jateng termasuk di Kota Semarang. Terlebih lagi bagi daerah-daerah yang saat ini menjadi zona merah Covid 19. 

Data dari satgas Covid maupun Pemprov Jateng menyebutkan adanya peningkatan jumlah kasus Covid 19 di sejumlah daerah. Berdasarkan corona.jatengprov.go.id per 16 Juni 2021, ada 15.395 kasus aktif di Jateng dan mereka dirawat di rumah sakit dan isolasi mandiri. Jumlah orang yang meninggal karena Covid 19 sudah mencapai 14.278 orang. Tingkat kesembuhan mencapai 194.074 kasus.

"Perusahaan mesti serius menerapkan prokes. Produksi silakan, tapi prokes mesti dijalankan. Masyarakat juga harus disiplin. Jika tidak, maka kasus akan meningkat dan menambah berat untuk pemulihan sektor kesehatan dan ekonomi," ujar Yudi.*

Sumber artikel: AyoSemarang| Kamis, 17 Juni 2021